Perjalanan Akademisi, Birokrat, dan Pengelola Korporasi

Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 November 1957. Ia tumbuh dalam kesederhanaan di pinggiran Bengawan Solo dan di lereng Gunung Lawu. Dari latar perdesaan inilah lahir seorang pemikir, akademisi, dan birokrat, yang karya dan kiprahnya melintasi dunia akademik, birokrasi pemerintahan, sampai korporasi negara. Perjalanan intelektualnya dimulai di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada akhir tahun 1976 melalui program undangan Rektor Prof. Dr. Andi Hakim Nasution tanpa seleksi masuk. Atas dasar kriteria nilai mata kuliah Landasan Matematika saat matrikulasi, ia terpilih menerima beasiswa Ford Foundation sejak semester pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan beasiswa Supersemar hingga lulus. Beasiswa Ford Foundation tersebut diberikan hanya kepada 5 orang mahasiswa baru untuk mengenang salah seorang perintis Departemen Statistika IPB, Prof. C. Clark Cockerham dari North Carolina State University.

Kampus kedua yang membentuk karakter akademik Sudarsono adalah Universitas Indonesia (UI), di mana ia memulai karier dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP-UI) pada 1983. Tugas awalnya adalah menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi Indonesia pada program sarjana, serta membantu Prof. Dr. Lance Castles dan Dr. Manasse Malo untuk Metode Penelitian Sosial pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial di Kampus Rawamangun. Pada waktu itu, ia juga membantu kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat UI di Kampus Salemba. Masa penting berikutnya yang membentuk kapasitas akademik Sudarsono adalah studi Pascasarjana pada The University of Tokyo (1985–1992) dengan beasiswa dari Pemerintah Jepang. Dengan kemampuan membaca literatur berbahasa Jepang, ia menulis disertasi berjudul “The Political Economy of Indonesia’s KUD: A Study on Transaction Costs and Institutional Change with Japanese Nokyo as a Model of Comparison”.

Setelah menyelesaikan studi, ia kembali mengajar di FISIP UI dengan fokus pada Ekonomi Politik, Perencanaan Kebijakan Sosial, dan Teori Organisasi, serta membimbing mahasiswa di Departemen Sosiologi dan Departemen Ilmu Administrasi. Perjalanan akademiknya berubah arah pada 1993 ketika ia ditunjuk oleh Rektor UI, Prof. Dr. Sujudi, untuk menjadi Kepala Bidang Pengajaran STIA-LAN atas permintaan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di sana, ia turut serta mengembangkan kurikulum pendidikan aparatur sipil negara dan memperluas risetnya di bidang administrasi publik serta otonomi daerah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1995, ia juga ditunjuk oleh Rektor UI Prof. Dr. MK Tadjudin menjadi Wakil Direktur Bidang Penelitian Pusat Studi Jepang (PSJ) UI. Rangkap jabatan ini berlangsung singkat karena pada 1996 ia diangkat menjadi Direktur Sespanas-LAN, pusat pelatihan nasional bagi pejabat tinggi pemerintah, di mana ia mendalami reinventing government dan learning organization serta mengikuti pelatihan di Filipina, Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman. Orasinya pada April 1999 berjudul “Amandemen Konstitusi sebagai Scenario Learning Reformasi Administrasi Publik” menjadi salah satu pemikiran awal reformasi birokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menugaskannya di Kementerian Dalam Negeri, yang membuka pintu karier birokrat Eselon I selama delapan tahun di bawah tiga presiden sebagai Dirjen Pemerintahan Umum dan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala Badan Diklat, Pelaksana Tugas Rektor IPDN, Penjabat Gubernur Jambi, serta Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Selama masa itu, Sudarsono terlibat dalam penyusunan berbagai undang-undang penting seperti UU Otsus Aceh, UU Otsus Papua, UU Pemerintahan Daerah, UU KPU, UU Partai Politik, dan UU Pemilihan Umum. Ia juga berperan dalam penyusunan PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama. Sebagai Kepala Badan Diklat pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ia merintis diklat kepala daerah pasca pelantikan dan aktif dalam proses penyatuan STPDN serta IIP menjadi IPDN. Saat menjabat Penjabat Gubernur Jambi, ia mendorong pendidikan kedokteran spesialis di Universitas Jambi dan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Penanaman Pohon Unggulan bagi Pasangan Pengantin Baru. Sudarsono juga mengikuti berbagai workshop pemerintahan daerah di Bangkok, Seoul, Tokyo, Sao Paulo, Buenos Aires, dan Jeddah, serta menyelesaikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) pada 2003 setelah lulus KSA X Lemhannas 2002.

Selesai bertugas di Kemendagri pada akhir 2008, ia kembali ke UI untuk mengajar Sosiologi Organisasi, Sosiologi Ekonomi, dan Analisis Kebijakan Sosial, serta memperdalam Soft Systems Methodology (SSM). Setelah berdiskusi langsung dengan perintis SSM, Prof. Peter Checkland di Dubai pada 2011, ia menerbitkan buku “Soft Systems Methodology” melalui UI-Press pada 2012. Pada awal 2013, ia ditunjuk menjadi Ketua Departemen Sosiologi FISIP-UI dan ditetapkan sebagai Guru Besar di bidang Sosiologi Organisasi. Namun, pada akhir 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Di sana, ia mengawal legislasi penting seperti UU Nomor 23/2014 dan ikut menyusun RUU Perkoperasian. Sejak 2017, ia dipercaya menjadi Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisaris Utama PT Rajawali Nusindo, dan Komisaris PT PG Rajawali I. Tugas di DPD RI selesai pada akhir 2017 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan reputasi integritas yang kuat.

Purna tugas dari jabatan struktural, Sudarsono kembali sebagai pejabat fungsional Guru Besar di FISIP UI, memimpin Klaster Riset Economy, Organization, and Society, dan mengembangkan metode SSM-based Multi Methods menggunakan perangkat seperti Gephi, N-Vivo, R, dan Python. Hingga November 2025, ia tercatat memiliki 15 artikel di jurnal internasional bereputasi dengan h-index Scopus 6. Sebagai anggota Dewan Guru Besar UI (2020–2025), ia juga menjadi dosen tamu di berbagai universitas ternama dan menerbitkan buku “SSM-based Multi Methods” pada 2025. Selain itu, ia tetap menjaga kedekatan dengan tanah Papua melalui pendampingan Koperasi Adat di Merauke yang mengelola lebih dari 5.000 hektar lahan adat, serta memimpin Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Sampang (2019–2024).

Pada awal 2024, ia ditunjuk menjadi anggota Tim Teknokrat Transformasi BULOG di bawah arahan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., untuk menyusun cetak biru transformasi BULOG menjadi lembaga pangan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setelah melakukan komparasi ke Food Corporation of India (FCI) dan mengikuti Executive Course di Universitas Pertahanan, ia ditugaskan menjadi Direktur SDM dan Umum Perum BULOG pada September 2024, menjelang masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perjalanan hidup Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto adalah kisah dedikasi tanpa henti dari anak desa di Sragen dan Ngawi hingga menjadi pemimpin yang menggabungkan idealisme akademik dengan ketaatan pada governansi birokrasi dan korporasi. Di usia 68 tahun, ia masih aktif berkarya dengan semangat yang diperkuat oleh tempaan IPB, UI, dan Universitas Tokyo demi kemajuan bangsa atas Ridha Allah SWT.