Membangun Masa Depan Perumahan Perkotaan di Indonesia
Sebagai sosok yang berpengalaman dalam birokrasi dan pembangunan daerah, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si. kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Perjalanan karier yang panjang di lingkungan pemerintahan menjadi bekal kuat dalam menjalankan amanah ini, terutama dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.
Lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University angkatan 26 (1989) ini telah mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1997. Berbagai jabatan strategis pernah diemban, termasuk Kepala Suku Dinas Peternakan dan Kepala Biro Perekonomian.
Sebelum menjabat sebagai Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati bertugas sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, posisi yang menuntut pemahaman mendalam terhadap kebijakan ekonomi daerah serta tata kelola keuangan.
Kompetensi dan rekam jejak yang solid menjadikannya pilihan utama Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menempati posisi Dirjen Perumahan Perkotaan. Keputusan ini disampaikan dalam sebuah pelantikan yang turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
Pengangkatan ini merupakan bagian dari strategi memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan perumahan di Indonesia.
Sebagai Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terselenggaranya Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam menjalankan program ini, Kementerian PKP mengedepankan empat sumber utama dalam penyediaan perumahan: negara, swasta, swadaya masyarakat, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Pengawasan terhadap kualitas rumah yang dibangun juga ditingkatkan guna memastikan kelayakan hunian bagi MBR.
Langkah konkret dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai proyek perumahan, di mana ditemukan beberapa pengembang yang tidak memenuhi standar kualitas. Kasus tersebut dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk investigasi lebih lanjut.
Sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025, penyaluran subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 99.154 unit.
Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mewujudkan target pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Perubahan struktural dalam pemerintahan membawa dampak besar terhadap sektor perumahan. Di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kementerian PKP berdiri sebagai entitas tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan fokus dan efektivitas dalam menangani isu perumahan dan kawasan permukiman. Dengan dipimpin oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri PKP dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP, kebijakan perumahan diharapkan dapat lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pengalaman panjang di birokrasi dan ketajaman dalam merancang kebijakan, perannya menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
