Politik Sebagai Jalan Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
Lahir di Jakarta pada 6 Juli 1961, Andi Yuliani Paris tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan semangat juang. Sebagai putri dari Andi Paris Kadir dan Andi Rohani, masa kecilnya dihabiskan antara Jakarta dan Makassar mengikuti penugasan sang ayah. Kecerdasan akademiknya terbukti sejak sekolah dasar hingga ia berhasil menembus Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur undangan PP2 pada tahun 1980–1984. Pendidikan di IPB ini menjadi fondasi kuat bagi perjalanan panjangnya di dunia kebijakan publik.
Haus akan ilmu, ia melanjutkan studi S-2 di Dortmund University, Jerman, melalui beasiswa Masyarakat Ekonomi Eropa 1995–1996 , serta meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin 2005–2007, bersamaan dengan mengikuti kursus-kursus bidang industri, koperasi, dan community development di Filipina, Bangkok, dan Jerman.
Perjalanan kariernya memperlihatkan konsistensi dalam isu publik, pembangunan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak awal bekerja sebagai Asisten Manajer Pengembangan Wilayah Kabupaten Pasaman Barat (1984–1988), sebuah kerja sama pemerintah RI dengan GTZ Jerman, ia telah berhadapan langsung dengan isu pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Saat itu, 1984 hingga 1988, saya aktif melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro,” ujarnya. Performa baiknya mengantar Yuli—sapaan akrabnya— menjadi Tenaga Ahli di International Labour Organization (1993–1994), menangani pengembangan kapasitas manajerial pengurus koperasi di Sumatera Barat. Dua tahun kemudian, ia kembali dipercaya sebagai konsultan National Expert untuk UNDP (1997–1999), memberikan pengarahan tentang perencanaan pembangunan berwawasan gender serta peningkatan kualitas perencanaan dalam kerangka desentralisasi di tingkat provinsi dan kabupaten.
Sejak memasuki dunia politik, kiprah Andi Yuliani Paris semakin luas. Ia pernah menjadi Anggota Komisi II DPR RI (2004– 2009), Wakil Ketua Tim Kerja Otonomi Daerah, serta terlibat dalam berbagai Panja RUU penting seperti RUU Pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi, RUU Pelayanan Publik (2007–2009), RUU Administrasi Kependudukan (2007–2008), hingga RUU Pemilu dan RUU Penyelenggara Pemilu (2005–2007). Ia juga menjadi Anggota Panitia Angket terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih (2009). Selama periode itu, ia juga berperan sebagai Wakil Koordinator GrouP Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR–Parlemen Romania, dan aktif dalam Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI (2004–2009).
Kiprahnya berlanjut di Komisi VII DPR RI (2017–2024) hingga kini di Komisi XI DPR RI (2024–sekarang), serta turut mengemban berbagai tugas strategis di Badan Pengkajian MPR RI, Badan Legislasi DPR RI, Panja Pertekstilan, Panja Pengelolaan Keuangan Haji, serta Panja Komoditas Strategis. Selain tugas legislatif, ia juga berpengalaman sebagai konsultan World Bank Project untuk BNPP (2010–2012) dan Assessment Public Services for Women (2011–2012).
Yuli juga merupakan Direktur Beranda Cendikia (1998–2004), pernah menjadi tenaga ahli ILO, serta sebelumnya menjadi Direktur LSM Pusat Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Sumatera Barat (1988– 1993). Perannya dalam perjuangan pemekaran Toraja Utara menunjukkan konsistensinya pada isu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif pada 2007–2008 ketika bertugas sebagai pimpinan Pansus RUU Pemilu.
Dalam lingkup organisasi, kiprahnya tidak kalah kuat. Ia menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI, 2021–sekarang), perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di organisasi besar yang digagas BJ Habibie. Sebelumnya, ia menjabat Ketua Departemen ICMI (2014–2021), Anggota Dewan Pengarah Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, serta Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (2004–2009). Perannya tersebar luas pada berbagai organisasi sosial dan akademik, termasuk sebagai pendiri Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan (2001– 2005), Koordinator Wilayah Timur Alumni Dortmund SPIRING Program (1996), Wakil Ketua Ikatan Alumni IPB Wilayah Sumatera Barat (1992–1994), President of Indonesian Post Graduate Student Association (1994–1995), dan Anggota International NGO on Indonesia (INGI, 1990–1992).
Politik baginya adalah sarana pengabdian, bukan sekadar ruang perebutan kekuasaan. “Politik adalah sarana pengabdian yang menuntut kesabaran, ketulusan, dan konsistensi. Tantangan terbesar saat ini adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, di tengah pergeseran nilai pemilih yang kini cenderung lebih materialistis dibandingkan dulu yang memilih berdasarkan rasionalitas dan kepercayaan terhadap integritas calon.
Pentingnya turun langsung ke masyarakat, membangun kembali kesadaran bahwa politik sejati adalah tentang pengabdian, kejujuran, dan kepercayaan, bukan sekadar kepentingan sesaat. Dengan semangat melayani dan komitmen terhadap nilai-nilai moral, saya percaya bahwa politik yang bersih dan bermartabat masih dapat tumbuh asal setiap pemimpin mau mendengarkan suara rakyat dan bekerja dengan hati.”
Seluruh pencapaiannya, mulai dari berbagai beasiswa internasional hingga penghargaan tokoh peduli energi bersih, berakar pada nilai-nilai yang ditanamkan orang tuanya: empati sosial dan prinsip bahwa bekerja harus memberi manfaat bagi orang banyak. Kenangan masa kuliah di IPB, mulai dari kebersamaan di Tingkat Persiapan Bersama hingga praktikum di desa-desa, terus merawat rasa tanggung jawab sosialnya. Baginya, politik bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana pengabdian yang menuntut kesabaran, integritas, dan ketulusan untuk tetap mendengarkan suara rakyat di tengah tantangan zaman yang semakin pragmatis.
